Jl. Tentara Pelajar No. 381 Kendal
  dishub@kendalkab.go.id
    (0294) 381381

Bidang Teknik dan Sarana

BIDANG KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang keselamatan dan teknik sarana.

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai fungsi :

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang keselamatan dan teknik sarana;
  2. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang keselamatan dan teknik sarana;
  3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang keselamatan dan teknik sarana;
  4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang keselamatan dan teknik sarana;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keselamatan dan teknik sarana; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang keselamatan dan teknik sarana.

Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai rincian tugas :

  1. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
  3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
  6. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan di bidang keselamatan dan teknik sarana;
  7. merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis kegiatan pengujian kendaraan, perbengkelan, dan kendaraan tidak bermotor sesuai peraturan perundang-undangan;
  8. merumuskan mekanisme kerja petunjuk teknis dan persyaratan laik jalan yang wajib dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor yang wajib uji, pemilik karoseri dan perbengkelan, serta pemilik kendaraan tidak bermotor sebagai dasar pembinaan dan pengendalian;
  9. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kepada pemilik kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, karoseri dan perbengkelan secara langsung maupun tidak langsung tentang pengujian, perawatan, pemeliharaan, dan pengawasan kendaraan bermotor dan tidak bermotor serta penggunaan suku cadang sehingga tumbuh kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan;
  10. melaksanakan pengendalian administratif dengan cara memberikan petunjuk teknis dan administratif kepada pemilik kendaraan wajib uji, pemilik karoseri dan perbengkelan, pemilik kendaraan tidak bermotor agar dapat tercipta keamanan dan ketertiban transportasi;
  11. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
  12. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
  13. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
  14. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
  15. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengujian kendaraan.

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai rincian tugas :

  1. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
  3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
  6. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  7. mengatur jadwal pengujian kendaraan bermotor dan melakukan penghitungan biaya pengujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  8. menyiapkan bahan dan sarana pengujian kendaraan bermotor agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar;
  9. menginventarisir kebutuhan perlengkapan/sarana pengujian kendaraan bermotor sesuai skala prioritas guna meningkatkan kualitas pelayanan;
  10. melaksanakan pengujian berkala dengan mengadakan pemeriksaan kendaraan bermotor wajib uji di gedung pengujian agar kendaraan yang dioperasikan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  11. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  12. melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan berkoordinasi dengan seksi dan instansi terkait untuk menilai kelaikan jalan kendaraan bermotor;
  13. melaksanakan tata usaha pengujian kendaraan bermotor serta mendokumentasi hasil pengujian guna tertib administrasi;
  14. memberikan petunjuk dan bimbingan perawatan dan pemeliharaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan supaya kendaraan tersebut laik jalan;
  15. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pengesahan hasil uji berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak swasta melalui koordinasi dengan instansi terkait dan bengkel yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar hasil pengujian yang dilakukan pihak swasta memenuhi ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah;
  16. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
  17. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
  18. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
  19. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
  20. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
  21. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

 

Seksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak Bermotor

Seksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perbengkelan dan kendaraan tidak bermotor.

Kepala Seksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak Bermotor mempunyai rincian tugas :

  1. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak Bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
  3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
  6. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  7. melaksanakan inventarisasi semua bengkel dan karoseri kendaraan bermotor melalui pendataan agar diketahui jumlah bengkel dan karoseri di Daerah;
  8. memberikan rekomendasi bagi pemilik bengkel dan karoseri kendaraan bermotor baru dengan mengadakan sosialisasi sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor perbengkelan dan karoseri;
  9. menyiapkan bahan dan memberikan pelatihan bagi karyawan bengkel dan karoseri kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan;
  10. melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu bengkel dan karoseri kendaraan bermotor serta pemantauan produk yang disediakan oleh bengkel suku cadang dengan memberikan arahan agar selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  11. melaksanakan akreditasi dan sertifikasi kepada pengusaha bengkel dan karoseri kendaraan bermotor swasta dengan memberikan bimbingan dan penilaian agar bengkel uji berkala kendaraan bermotor swasta berkembang dan menjaga standar mutu pelayanan;
  12. melaksanakan pengendalian dan pengawasan cara meregistrasi dan inventarisasi, survey, pendataan kendaraan tidak bermotor di wilayah Daerah dengan meliputi dokar, gerobak, dan becak;
  13. melaksanakan layanan kelengkapan kendaraan tidak bermotor dengan memberikan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak bermotor (STNKTB), Nomor Kendaraan Tidak Bermotor, Kartu Uji dan Plat Uji Kendaraan Tidak Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  14. melaksanakan pengujian dan pembinaan teknis/penyuluhan terhadap pemilik usaha angkutan kendaraan tidak bermotor dengan mengadakan pemeriksaan teknis dan kelaikan jalan guna menekan angka kecelakaan serta memberikan kenyamanan bagi pengemudi;
  15. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak Bermotor untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
  16. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perbengkelan dan Kendaraan Tidak Bermotor dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
  17. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
  18. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
  19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
  20. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.