Jl. Tentara Pelajar No. 381 Kendal
  dishub@kendalkab.go.id
    (0294) 381381

Bidang Angkutan

Bidang Angkutan

Bidang Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang angkutan.

Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

  1. perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan;
  2. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang angkutan;
  3. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang angkutan;
  4. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang angkutan;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang angkutan; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang angkutan.

Kepala Bidang Angkutan mempunyai rincian tugas : 

  1. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Angkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
  3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
  6. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan angkutan darat, pelayaran, dan angkutan laut;
  7. merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis kegiatan angkutan darat, pelayaran dan angkutan Laut;
  8. menyiapkan rekomendasi perizinan berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan jalan dengan kendaraan umum sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
  9. mengendalikan operasional angkutan orang / barang / khusus berdasarkan hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan kebijakan atasan dalam menyelenggarakan manajemen angkutan;
  10. merumuskan hasil survey dan evaluasi pelayanan jasa angkutan pada masing-masing trayek (jalur) secara berkala sebagai konsep kebijakan Kepala Dinas terhadap perubahan atau pengembangan jaringan trayek;
  11. mengoordinasikan penyediaan data dan informasi bagi masyarakat tentang keberadaan pelayanan perhubungan atau pengembangan jaringan trayek;
  12. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha dan awak/kru angkutan umum dengan menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Organisasi Angkutan Darat atau paguyuban awak angkutan dalam rangka pemberdayaan kelompok masyarakat angkutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  13. melaksanakan fasilitasi pengoperasian kegiatan usaha jasa angkutan berdasarkan hasil kajian, pemantauan lapangan, serta peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kelancaran pelayanan publik;
  14. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Angkutan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
  15. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
  16. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
  17. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
  18. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

 

Seksi Angkutan Darat

Seksi Angkutan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Angkutan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang angkutan darat..

Kepala Seksi Angkutan Darat mempunyai rincian tugas :

  1. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Angkutan Darat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
  3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
  6. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  7. menyusun rencana operasional dan pengendalian angkutan untuk transportasi jalan dengan kendaraan umum agar tercapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyedia jasa angkutan, kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi serta menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang;
  8. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian angkutan barang dan angkutan khusus serta rekomendasi pemberian izin bongkar muat barang di jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  9. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada pengusaha maupun awak/kru angkutan dengan menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Organisasi Angkutan Darat atau paguyuban awak angkutan dalam rangka pemberdayaan kelompok masyarakat angkutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
  10. melaksanakan pengawasan dan pemantauan jaringan transportasi dan distribusi perjalanan sebagai upaya pengendalian angkutan untuk transportasi jalan dalam rangka menjamin kelancaran dan kualitas pelayanan angkutan serta sebagai bahan evaluasi jaringan transportasi dan terpenuhinya kebutuhan angkutan jalan;
  11. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan jalan dengan kendaraan umum meliputi izin usaha angkutan, izin trayek dan kartu pengawasan serta layanan pemberian izin prinsip, izin operasi, izin insidentil, dan izin peremajaan armada angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang didelegasikan;
  12. melaksanakan pendataan dengan mengadakan survey secara berkala dan menyajikan data berkaitan dengan kondisi pelayanan angkutan sesuai dengan kondisi yang ada dan evaluasi terhadap pelayanan angkutan sesuai dengan izin yang diberikan kepada masing-masing trayek;
  13. melaksanakan kajian kebutuhan sarana dan prasarana jaringan transportasi jalan dengan mengadakan analisis pemilihan sarana angkutan agar terwujud simpul-simpul transportasi jaringan jalan, terminal, sub terminal, pangkalan serta shelter dan halte;
  14. melaksanakan pemantauan dan evaluasi jaringan transportasi dan distribusi perjalanan untuk mewujudkan tersedianya data serta terpenuhinya kebutuhan angkutan jalan;
  15. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Angkutan Darat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
  16. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan Darat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
  17. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
  18. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
  19. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
  20. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

 

Seksi Pelayaran dan Angkutan Laut

Seksi Pelayaran dan Angkutan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Angkutan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pelayaran dan angkutan laut.

Kepala Seksi Pelayaran dan Angkutan Laut mempunyai rincian tugas :

  1. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pelayaran dan Angkutan Laut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
  3. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
  5. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
  6. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  7. menyiapkan dan menyusun rekomendasi perencanaan penyelenggaraan jaringan transportasi perintis, penetapan rencana induk dan pengembangan pelabuhan lokal, penetapan lokasi, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan umum/khusus, pengelolaan dermaga, penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP);
  8. melaksanakan fasilitasi pengelolaan pelabuhan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah dan peraturan perundang-undangan;
  9. melaksanakan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) laut, danau, dan sungai dalam wilayah Daerah;
  10. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kelaiklautan kapal, serta melakukan penjagaan, pemantauan dan penyelamatan kelautan;
  11. menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan dan penyelenggaraan lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam wilayah Daerah;
  12. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penertiban lalu lintas lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam wilayah kabupaten, melalui hasil pengujian, pemeriksaan ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat angkutan untuk pengendalian perkembangan kegiatan usaha jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam wilayah Daerah;
  13. melaksanakan registrasi, pemeriksaan konstruksi, permesinan, dan perlengkapan kapal, untuk kelaikan operasional terhadap kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
  14. menyiapkan bahan rekomendasi pemberian perizinan dan memproses penerbitan pas perairan daratan terhadap kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
  15. melaksanakan pengawasan keselamatan kapal, pengukuran kapal, penerbitan pas kecil, pencatatan kapal dalam buku register pas kecil, pemeriksaan konstruksi kapal, pemeriksaan permesinan kapal, pemeriksaan perlengkapan kapal penerbitan sertifikat keselamatan kapal, serta penerbitan pengawakan kapal bagi kapal berukuran tonase kurang dari 7 (GT<7) yang berlayar di laut;
  16. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Seksi Pelayaran dan Angkutan Laut untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
  17. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayaran dan Angkutan Laut dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
  18. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
  19. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
  20. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
  21. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.